Peneliti Budaya Masyarakat Dan Aturan Diskriminatif

Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat yang masih sekadar mengasihani penyandang disabilitas dan berbagai aturan yang menghalangi warga difabel untuk terlibat dalam ekosistem riset menyebabkan sangat sedikit penyandang disabilitas yang terlibat dalam penelitian di Indonesia, kata peneliti.

Ini menyebabkan minimnya riset di Indonesia yang melibatkan peneliti maupun perspektif disabilitas. Budaya Masyarakat Padahal, studi menunjukkan bahwa partisipasi kelompok difabel secara langsung dalam penelitian berujung pada kebijakan publik yang lebih inklusif dan tepat sasaran terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Penelitian Budaya Masyarakat punya pengaruh untuk mendorong terciptanya kebijakan dengan memfasilitasi suara mereka terhadap apa yang menjadi halangan dalam keseharian mereka, jelas Karen Fisher, profesor kebijakan sosial di University of of New South Wales di Australia. Ia menyampaikan hal ini pada webinar berjudul Mengapa pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial penting dalam riset.

Budaya Masyarakat Penyandang Disabilitas Tidak Terwakili

Budaya Masyarakat Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 10,8 juta penyandang disabilitas dengan usia kerja. Namun, hanya sekitar 5% yang memiliki gelar sarjana. Angka yang memiliki gelar doktor atau kualifikasi riset tinggi diperkirakan jauh lebih rendah lagi.

Berdasarkan data dari tim peneliti Universitas Airlangga di Jawa Timur. Misalnya, baru 7% dari total penelitian yang diterbitkan dari 2013 hingga 2017 menggunakan sudut pandang gender and minoritas secara umum. Riset yang khusus membahas hak penyandang disabilitas diperkirakan semakin sedikit.

Cara Pandang Yang Mengasihani Warga Difabel

Fajri Nursyamsi, Budaya Masyarakat peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih memandang penyandang disabilitas dengan mentalitas belas kasihan, atau yang disebut sebagai charity based approach.

Orang lain melihat disabilitas dari fisik dan mentalnya. Jadi fokusnya hanya pada pribadi penyandang disabilitas, lihat kondisi tubuhnya, mentalnya, seperti itu.

Bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009  tentang Kesejahteraan Sosial juga mengkategorikan difabel sebagai anggota masyarakat bermasalah yang punya disfungsi sosial dan dianggap seolah-olah tak berdaya.

Budaya Masyarakat kelompok difabel dianggap harus menyesuaikan dengan lingkungan dan cara kerja masyarakat yang normal mulai dari layanan umum, infrastruktur transportasi, hingga pendidikan. Bantuan sosial dianggap menjadi solusi utama untuk permasalahan warga difabel sehingga kebijakan pemerintah yang inklusif menjadi terbatas.

Budaya Masyarakat Pendekatan Sosial

Dampaknya, terdapat sedikit sekali motivasi bagi dunia akademik maupun pembuat kebijakan untuk melibatkan penyandang disabilitas secara inklusif, katanya.

Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan model sosial di berbagai negara maju. Yang menempatkan pemenuhan hak warga difabel dalam berbagai kebijakan bukan sebagai ketidak-beruntungan. Tetapi sebagai bagian dari keberagaman di dalam masyarakat yang harus difasilitasi.

Dengan pendekatan model sosial, isu disabilitas bukan sekedar menjadi isu bantuan. Tetapi juga (dilihat) dalam sektor lain yang fokus (pada isu disabilitas), seperti pendidikan dan bencara alam, tegas Fajri.

Penelitian terkait penyandang disabilitas (saat ini) tidak jauh dari penelitian alat bantu, bantuan sosial. Padahal penelitian harus dikaitkan pada lintas sektor.

Banyak Halangan Institusional Dari Negara Dan Universitas

Minimnya sumber daya peneliti difabel juga disebabkan oleh adanya berbagai aturan yang meminta pendaftar jabatan peneliti untuk “sehat secara jasmani dan rohani.

Hal ini terlihat dari syarat untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewajibkan calon dosen dan peneliti untuk sehat secara jasmani dan rohani.

Temen-temen disabilitas mental, misalnya, Budaya Masyarakat pasti akan tersisih dengan itu. Pilihannya bagi mereka adalah berbohong atau sama sekali tidak punya NIDN, atau tersingkirkan untuk menjadi dosen dan peneliti di Perguruan Tingg. Minimnya fasilitas pendukung di institusi riset juga memperparah akses penyandang disabilitas untuk terlibat dalam penelitian.

Misalnya, hanya sekitar lima institusi pendidikan tinggi diantaranya Universitas Brawijaya di Jawa Timur dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakart dari 4.500 universitas di Indonesia memiliki unit layanan bagi penyandang disabilitas.

Meskipun belum ada data secara nasional, Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) di salah satu kampus paling inklusif di Indonesia. Universitas Brawijaya, mencatat bahwa jumlah akademisi difabel di institusi mereka pun baru dua dosen. Padahal, untuk membuat suatu penelitian, harus dari lingkungan akademisi.

Apa Yang Bisa Dilakukan?

Para peneliti yang hadir dalam webinar di atas mengusulkan adanya kolaborasi dengan komunitas difabel. Untuk memperbanyak penelitian yang melibatkan penyandang maupun perspektif disabilitas.

Karen, misalnya, menyarankan para peneliti untuk bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO). Ia berargumen bahwa NGO memiliki sumber data maupun pengalaman di lapangan yang lebih kaya terkait isu disabilitas.

Misalnya, lewat komunitas atau organisasi beranggotakan disabilitas (bisa mendapatkan) data dan statistik yang berkaitan. Pada akhirnya kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut untuk memahami berbagai penjelasan lebih mendalam dari data laporan yang kita miliki.

Saat webinar, Karen juga mencontohkan suatu penelitian yang dilakukan dengan kolaborasi bersama. Spinal Cord Injuries Australia suatu organisasi penyandang cedera saraf tulang belakang di Australia. Bersama dengan para peneliti, mereka duduk bersama membahas tujuan penelitian ini. Membantu mengumpulkan berbagai data, hingga terlibat dalam melakukan wawancara dan survei.

Hasil dari penelitian ini akan digunakan dalam proses revisi Undang-Undang Tahun 2014 tentang. Inklusi Penyandang Disabilitas di New South Wales.Mereka jadi punya kredibilitas. Mereka punya suara, yang dimana menggunakan bukti penelitian akademik.

Baca Juga : Blt Tetap Diperlukan Untuk Membantu Pemulihan Ekonomi

Covid19 Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Yang Sedang Terjadi

covid19

Covid19 Secara umum, dampak apa yang tiga hal besar diatas memberikan dampak apa pada perekonomian nasional dan lokal. Dalam sudut pandang mikro (business), VUCA atau masalah-masalah ini adalah hal baru bagi mereka. Maka yang dihadapi, Perekonomian dunia terus mengalami tantangan-tantangan baru:

  • Hadirnya revolusi industri 4.0 yang mencemaskan industri-industri bergaya lama.
  • Perang dingin AS dan Tiongkok.
  • Serangan virus Covid-19.

Setidaknya ketiga hal ini menjadi sebuah era baru VUCA, dimana ekonomi dunia dihadapkan pada posisi yang volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Artinya, kita harus mengakui kegamangan atas strategi apa yang harus dilakukan menghadapi tantangan-tantangan baru kedepannya antara lain.

  • Bisnis mengalami tantangan yang baru.
  • Menghadapi konsumen yang baru dengan preferensi konsumen yang baru dan lebih kompleks.
  • Bisnis mengalami tantangan menggunakan inovasi digital.
  • Menghadapi kompetitor yang baru.
  • Mengalami keterbatasan dalam melakukan inovasi.
  • Mengalami kesulitan dalam merubahan kebiasaan lama

Bagi bisnis, mereka akan melakukan beberapa hal dalam jangka pendek:

  • Melakukan evaluasi terhadap bisnis proses (model) sehingga akan mengubah haluan strategi bisnis dalam jangka pendek, menengah.
  • Melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan jumlah karyawan.
  • Menjadwal kembali hutang-hutang mereka.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, khususnya pengaruh pandemic Covid19 maka ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Namun, akan diuraikan dulu landscape ekonomi yang berubah akibat pandemi Covid19:

Depresiasi Rupiah

  • Penurunan produksi di Tiongkok (akibat lockdown) mengurangi supply dunia, sehingga kurva AS (Aggregate Supply) akan tergeser kekiri mengurangi jumlah output dan menaikkan harga. Hal ini tentu akan mendorong depresiasi rupiah, krn Indonesia adalah Net Importer.
  • Penurunan kinerja perusahaan domestik (akibat pandemic Covid-19) akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek (pasar saham). Hal ini tentu saja akan mendorong capital outflow sehingga terus mendepresiasi rupiah.
  • Masa depan ekonomi Indonesia yang belum jelas tentu saja mengurangi minat investor untuk berinvestasi di seluruh jenis instrumen keuangan (surat hutang), hal ini tentu saja akan berdampak pada melemahnya rupiah.

Preferensi Konsumen Yang Shock Akibat Pandemic Covid19

  • Mereka akan prefer dan mengutamakan kebutuhan primer, dibandingkan sekunder maupun tersier bahkan menunda leisure mereka karena ancaman pandemi dan efek campaign pemerintah.
  • Konsumen akan cenderung mengkonsumsi barang-barang sehat yang diyakini mampu meningkatkan imunitas mereka. Rempah-rempah (organik) Makanan dan minuman kesehatan Mengurangi Rokok

Biaya telekomunikasi akan meningkat tajam seiring dengan semakin ingin tahunya masyarakat atas informasi-informasi dan perkembangan baru. Masyarakat akan mengurangi keinginan mereka untuk bepergian (penurunan yang tajam biaya transportasi)

Kemudian apa yang dilakukan oleh Pemerintah lokal untuk mengantisipasi dampak ekonomi secara luas? Sebelum membahas ini, perlu menjadi perhatian bersama. Dalam ilmu ekonomi kita selalu belajar tentang Trade-off, yaitu dua pilihan ekstrem antara lockdown (kesehatan masyarakat membaik) dan Ekonomi (kesehatan masyarakat memburuk).

Dalam hal ini, lockdown adalah menghentikan keseluruhan aktivitas ekonomi masyarakat, dan pilihan ekonomi adalah tidak adanya pembatasan social distancing dll. Tentu pilihan ekstrem ini tidak dilakukan di Indonesia. Namun, pendulum pilihan ada diantara atau memihak yang mana.

Strategi Yang Perlu Dilakukan

  • Strategi solidaritas ekonomi lokal.
  • Realokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak dan strategis.
  • Kebijakan Targeted saja pada yang paling terdampak atau yang paling memberikan value paling tinggi untuk mengurangi resiko Convid19.
  • Jaga supply dan stok kebutuhan pokok (dasar) tersedia dan harganya terjangkau.
  • Jaga ekspektasi masyarakat agar tidak panik.
  • Insentif kebijakan untuk mendukung ekonomi lokal.

Namun, sebelum lebih detail. Siapa Pahlawan di Era Covid19? Inilah person-person yang punya andil besar dan positif di Era Convid19.

  • Paramedis (dokter, suster dan pegawai rumah sakit). Bagaimana memberikan insentif bagi mereka untuk terus semangat bekerja, menjaga kesehatan dll.
  • Bagaimana memberikan insentif bagi mereka untuk terus semangat bekerja, menerima subsidi pupuk dan efisiensi biaya input, menjaga kesehatan dll.
  • Driver OJOL. Bagaimana memberikan insentif bagi mereka untuk terus semangat bekerja, menjaga kesehatan dll.
  • Satpol PP. Bagaimana memberikan insentif bagi mereka untuk terus semangat bekerja, menjaga kesehatan dll.

Kemudian, siapa yang paling beresiko terhadap convid19 selain 4 orang diatas, adalah Manula atau orang tua yang juga memiliki penyakit bawaan yang dapat semakin buruk kesehatannya ketika terjangkit Covid19. Oleh karena itu, perlu jg targeted actions untuk menyelamatkan mereka.

Strategi Solidaritas Ekonomi Lokal

  • Hal paling simple yang bisa dilakukan di era Covid19 dan recovery adalah mengembalikan kembali kejayaan ekonomi lokal (UMKM)
  • Bisa melakukan gerakan support produk-produk lokal, membatasi impor untuk menjaga cadangan devisa dan rupiah.
  • Kembali mendukung sektor pertanian dimana sektor ini menjadi primadona di era self-quarantine, dimana orang akan bertahan untuk sehat dan bertahan untuk tetap makan.
  • Mendorong industri-industri baru maupun lama untuk terus berproduksi menciptakan inovasi produk (hilirisasi) sektor-sektor pertanian, perkebunan (primer) yang memang saat ini urgent dibutuhkan masyarakat.
  • Kita dorong juga seluruh upaya dan inovasi di sektor makanan kesehatan, agar masyarakat lebih mengenal apa yang seharusnya mereka makan? Mengapa makanan organik lebih baik dll.
  • Dorong bisnis-bisnis lokal yang memproduksi Jamu. Kembangkan Jamu-jamu tradisional dengan pendekatan klinis, berkolaborasi dengan Perguruan tinggi.

Realokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak dan strategis Seluruh OPD adalah Satgas Covid19. Namun gerak mereka harus terpadu, terencana dan terukur.

  • OPD Perindustrian, Perdagangan dan UMKM mengawal pasar-pasar tradisional mendapatkan pengawalan khusus, kaitannya dengan keamanan, kesehatan, ketersediaan stock dan insentif untuk menggiatkan pasar tradisional.
  • OPD Pemberdayaan masyarakat mendorong UMKM yang dapat mencegah penyebaran Covid19 Pembuatan Masker, Bilik semprot desinfektan dan hal-hal inovatif lainnya untuk mendukung upaya-upaya pemerintah mengurangi penyebaran Covid19.
  • Kesehatan terus mengembangkan data real-time tentang PDP, ODP, Suspect dll yang terhubung dengan Call Center atau Satgas Covid19. Untuk menghindari penumpukan pasien di RS, serta untuk mengedukasi ciri-ciri symptoms Covid di masyarakat.

Penyiapan Gugus di level kelurahan sebagai bagian mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten/Kota.

  • Menutup dan memberhentikan keramaian.
  • Mengedukasi masyarakat ttg social distancing, hoax, tidak panic buying dll.

BLT Tetap Diperlukan Untuk Membantu Pemulihan Ekonomi

Ekonomi

Kecepatan Ekonomi pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat masih terbilang lambat. Contohnya, saat ini baru ada 2,5 juta orang yang menerima BLT bantuan subsidi gaji pada gelombang pertama dan tiga juta orang di gelombang kedua untuk bulan September dan Oktober. Padahal total penerima bantuan ini mencapai 15,7 juta orang.

Bantuan BLT berupa subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu kepada pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta yang seharusnya disalurkan tiap bulan, tapi akhirnya  dirapel menjadi tiap dua bulan.

Namun menurut beberapa pakar, meskipun lambat, BLT masih sangat diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Eric Alexander Sugandi, peneliti senior dari Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia mengatakan pemerintah perlu menyalurkan BLT untuk membantu memulihkan segi permintaan dari masyarakat.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji karyawan. Idealnya memang tiap bulan ada, tapi lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. BLT diperlukan ketika ekonomi Indonesia sendiri telah diperkirakan mengalami kontraksi lebih dalam lagi karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Saat ini Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diterapkan seperti di Jakarta dan juga seluruh provinsi Banten karena penambahan kasus di kedua provinsi tersebut tidak terkendali.

Ekonom sudah memperkirakan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 2% di triwulan ketiga tahun ini akibat PSBB yang diberlakukan kembali di Jakarta. http://202.95.10.12/ BLT diharapkan akan membantu daya beli masyarakat yang pendapatannya berpotensi menurun karena pembatasan kegiatan ekonomi karena PSBB.

BLT Membantu Merangsang Konsumsi

Permintaan atau konsumsi masyarakat Indonesia memang sudah menurun. Khususnya setelah berakhirnya era harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit yang tinggi beberapa tahun lalu.

Hal ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang mengganggu roda perekonomian.

Menurut Survei Penjualan Eceran pada Mei 2020 yang dilakukan Bank Indonesia. Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menggambarkan perkembangan penjualan barang-barang konsumsi. Masyarakat mengalami penurunan sebesar 20,6% pada Mei 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini juga lebih dalam dibandingkan dengan penurunan sebesar 16,9% yang dicatat pada April 2020.

Walaupun saat ini bantuan BLT seperti subsidi gaji dirapel dua bulan sekali, Eric melihat penyaluran. BLT akan tetap membantu karena akan ada pembelanjaan besar dari mereka. BLT bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi yang efektif karena berhubungan langsung dengan konsumsi masyarakat.

Perluas BLT Ekonomi

Pemerintah seharusnya memperluas cakupan penerima bantuan sosial terutama untuk masyarakat yang termasuk ke dalam kelas calon menengah baru.

Menurut Bank Dunia, kelompok tersebut adalah kalangan masyarakat yang tidak miskin namun belum mencapai kemapanan. Kelas tersebut memiliki pengeluaran sebanyak Rp 532 ribu sampai Rp 1,2 juta per orang per bulannya. Diperkirakan saat ini 45% dari populasi Indonesia atau setara dengan 115 juta orang masuk ke dalam kategori calon kelas menengah ini.

Kelas masyarakat ini adalah salah satu yang paling rentan kembali menjadi miskin di saat pandemi.

Bentuk bantuan dapat dibuat beragam misalnya pemberian kupon belanja yang memiliki jangka waktu tertentu. Dengan begitu daya beli mereka akan terbantu dan pada putaran berikutnya. Permintaan akan bergerak dan pertumbuhan ekonomi akan bergulir ujar Muhamad Rifki Fadilah, peneliti bidang ekonomi di The Indonesian Institute.

Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah

Bantuan BLT subsidi gaji sendiri direncanakan pemerintah akan berlangsung sampai triwulan. Pertama tahun depan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. Untuk mempercepat penyaluran BLT, Eric mengatakan pemerintah harus memperbaiki database penerima bantuan agar bisa lebih tepat sasaran.

Masalah pencairan yang lambat juga harus segera diperbaiki dengan mencari dimana terjadinya penumpukan. Pemerintah dan bahkan legislator harus menelusuri bagaimana keterlambatan ini bisa terjadi.

Aparatur negara yang menyalurkan bantuan ini juga harus diawasi dan diarahkan agar tidak terjadi penyelewengan. Keterlambatan ini juga kemungkinan karena pemerintah kesulitan mendapatkan alokasi dana untuk bantuan ini, Untuk itu pendanaan yang berasal dari pos lain bisa dialihkan terlebih dahulu untuk BLT.